DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diakses pada 18 Februari 2021, pukul 20.30 WIB; Pendaftaran Merek, diakses pada 18 Februari 2021, pukul 21.00 WIB; Pendaftaran Paten, diakses pada 18 Februari 2021, pukul 21.05 WIB; Pendaftaran Hak Cipta, diakses pada 18 Februari 2021, pukul 21.07 WIB;
Pasal14. Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.
Tidakseperti perlindungan terhadap Hak Cipta, Perlindungan Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) serta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Pendaftaran Hak Cipta. Perubahan Anggaran Dasar ABSTRAK bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan1 Diberi bantuan pengajuan Sertifikat Hak Cipta ke Dirjen Kek ayaan Intelektual Kemenhukum dan HAM atas 2 produk UKM Isnaini Craft dengan segala konsekwensi biaya dan upayanya, tetapi bukan bantuan ua ng tunai. 2. Diberikan pelatihan pemahaman prosedur pendaftaran Hak Cipta secara online maupun ofline 3.Cara mendaftarkan merek dagang UMKM dan umum kini bisa dilakukan secara online. Terkait hal ini, syarat pendaftaran merek perlu diperhatikan. Pendaftaran merek online tanpa harus datang langsung ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektuan (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).. Biaya pendaftaran merek dan logo juga bisa dibayarkan dengan cara transfer. Untukdapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Berikut adalah isi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata 2nIrq.